FGD PWI Pamekasan Tekankan Akurasi Berita dalam Isu UHC Daerah

- Wartawan

Kamis, 30 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Bersama FGD Bersama PWI Pamekasan (Madurakita.com)

Foto Bersama FGD Bersama PWI Pamekasan (Madurakita.com)

Pamekasan | Madurakita.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan pembahasan simpang siur pemberitaan mengenai kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pamekasan, Lantai 4 Gedung Rektorat UIN Madura, Kamis (30/10/2025).

FGD bertema “Tantangan dan Arah Kebijakan UHC di Kabupaten Pamekasan” tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan pemerintah daerah, legislatif, BPJS Kesehatan, pengusaha, akademisi, hingga organisasi mahasiswa dan Persatuan Kepala Desa (Perkasa).

Ketua Panitia, Khoyrul Umam Syarif, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pra-Rapat Kerja (Raker) PWI Pamekasan yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November 2025. “FGD ini semacam pemanasan sebelum Raker. Kami ingin memulai dengan isu yang dekat dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, menegaskan bahwa tema UHC dipilih bukan tanpa alasan. Ia menyoroti munculnya dua versi berita berbeda usai konferensi pers BPJS Kesehatan Pamekasan pada 23 Oktober lalu.

“Satu media menyebut layanan gratis UHC dihentikan bagi lebih dari 50 ribu peserta BPJS, sementara media lain menulis sebaliknya. Akibatnya, publik bingung,” kata Anam.

Menurutnya, perbedaan informasi ini menjadi pengingat pentingnya menegakkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik, khususnya mengenai keharusan wartawan menyajikan berita yang akurat dan berimbang.

“FGD ini kami harapkan bisa meluruskan informasi sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial pers terhadap masyarakat,” tambahnya.

Alumnus Pesantren Annuqayah itu juga menegaskan, diskusi lintas sektor ini bukan sekadar forum akademis, melainkan bentuk advokasi moral terhadap warga yang terdampak kebijakan UHC yang kini tidak lagi menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Etika universal jurnalisme adalah kepentingan publik. Maka ketika publik bingung, wartawan harus menjadi jembatan informasi yang mencerahkan,” tegasnya.

Penulis : red

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Madura kita

Berita Terkait

PWI Pamekasan Nyatakan Sikap, Kawal Kebijakan Daerah dan Percepat KEK Madura
SPPG Humairoh Sejahtera Pamekasan, Dapur Bergizi yang Menghidupkan Ekonomi Lokal
17 Siswa di Blumbungan Pamekasan Dilarikan ke Puskesmas, Diduga Keracunan MBG
Harjad ke-495, Pamekasan Rayakan Ulang Tahun dengan Bahasa Madura dan Busana Adat
DPRD dan Pemkab Pamekasan Gelar Paripurna Harjad Bernuansa Budaya Madura
Saat Demokrasi Diuji, Polisi Jangan Diam Saja: Tindakan Pengrusakan di Sampang Harus Dihentikan!
Dari Madura Menebar Kebaikan, Haji Her Raih Penghargaan Nasional dari CNN Indonesia
Tabrak Tiang Listrik Roboh, Warga Palengaan Pamekasan Tewas di Tempat

Berita Terkait

Sabtu, 8 November 2025 - 14:28 WIB

SPPG Humairoh Sejahtera Pamekasan, Dapur Bergizi yang Menghidupkan Ekonomi Lokal

Jumat, 7 November 2025 - 11:54 WIB

17 Siswa di Blumbungan Pamekasan Dilarikan ke Puskesmas, Diduga Keracunan MBG

Rabu, 5 November 2025 - 09:33 WIB

Harjad ke-495, Pamekasan Rayakan Ulang Tahun dengan Bahasa Madura dan Busana Adat

Rabu, 5 November 2025 - 09:25 WIB

DPRD dan Pemkab Pamekasan Gelar Paripurna Harjad Bernuansa Budaya Madura

Minggu, 2 November 2025 - 13:41 WIB

Saat Demokrasi Diuji, Polisi Jangan Diam Saja: Tindakan Pengrusakan di Sampang Harus Dihentikan!

Berita Terbaru